BPS dan Sumber Belajar Bersama

Foto Petugas BPS melakukan kegiatan survei Harga Produsen dengan responden pengusaha industri tempe tahu (foto milik Petugas BPS, 2020)

www.mgmpsosiologijateng.com - SEMARANG, Website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, bps.go.id, diprediksi akan banyak diakses para pengguna internet. Ragam data yang ada di BPS bisa menjadi rujukan rencana kegiatan pembangunan, terlebih bagi lembaga-lembaga Kementerian di pemerintahan. Namun, ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan baik oleh BPS maupun stakeholder terkait agar data di BPS bisa menjadi pusat data nasional.

Gelombang kelompok sosial dan masyarakat juga sama dalam menggunakan data BPS. Tentu saja tidak hanya untuk mengetahui isi tabulasi data kepedudukan, jauh dari itu, yaitu untuk memprediksi kecenderungan-kecenderungan dalam mengambil sebuah peluang usaha. Urusan data, pegangannya hanya BPS.

baca juga Presiden Ajak Seluruh Penduduk Sukseskan SP2020

Kebijakan pemerintah dalam memandang bahwa BPS adalah sebuah pangkal data utama. Atau bisa disebut data dari segala sumber data. Kebijakan ini tentu saja tidak hanya menjadi solusi dalam menanggapi kesimpangsiuran data mana yang digunakan untuk rujukan dalam pembangunan, tetapi ada hal yang sangat penting dalam menanggapi kebijakan tersebut yaitu persoalan metodologis. Mau tidak mau BPS harus menggunakan standar metodologis tingkat dewa karena segala data yang dirilis akan dijadikan patokan utama. Jika urusan metodologis BPS tidak diperhatikan, maka polemik klasik tentang kesimpangsiuran data akan semakin lekat menerka.

Fungsi data BPS pada saat ini tidak cukup hanya digunakan untuk alat negara di dalam legalisasi apakah Angka kemiskinan sudah turun atau sebaliknya. Fungsi data BPS akan semakin lebar dan meluas karena data tersebut menjadi ujung tombak dalam perencanaan bangsa. Pekerjaan rumah terbesar di dalam menyambut perubahan cara pandang data BPS ini adalah kemampuan petugas BPS dalam mengumpulkan, mengolah, dan  mendisplay data.

Petugas BPS harus profesional di bidangnya. Mereka tidak cukup hanya piawai dalam hal administrasi, mereka harus siap menjadi peneliti di bidangnya masing-masing, sekaligus melayani kebutuhan data semua lini struktur yang ada. Tak lama lagi, BPS akan digandeng oleh ragam lembaga publik dalam rangka mensuplai data. Benar-benar sibuk BPS nantinya.

baca juga Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Selain model metodologis yang teruji dalam mengumpulkan data, pekerjaan besar BPS adalah melatih masyarakat dalam memahami pesan sebuah data. Sebagaimana data BPS adalah milik publik, maka diharapkan BPS juga memfasilitasi masyarakat dalam membaca data, sehingga data yang tersajikan dapat bermanfaat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Melihat kecenderungan-kecenderungan dan tantangan-tantangan di atas, BPS sudah saatnya melakukan manuver gesit yang fokus di bidang metodologis dan baca data.

Gerakan Partisipasi Data 

Membayangkan saja tidak berani, apalagi memutuskan kebijakan bahwa BPS kedepan menjadi sumber data dari segala data. Namun hal ini benar-benar terjadi, bahwa semua kebijakan di semua kementerian dan lembaga negara dalam menyusun kebijakan, merujuk BPS. Jika hanya data kependudukan saja, tentu saja tidaklah meragukan BPS. Tetapi kalau semua data, BPS perlu diuji nyalinya. Betapa sibuknya lembaga negara pencatat data ini. Semua telah menjadi mungkin.

Dalam waktu dekat saja BPS akan punya gawe besar yaitu Sensus Penduduk Tahun 2020. Untuk mengumpulkan data kependudukan, dalam hal metode,  BPS telah memperluaskan dirinya dalam penggunaan metode, yang awalnya menggunakan metode tradisional, beralih menjadi metode kombinasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan metode berbasis registrasi penuh.

Kembali lagi pada masalah klasik, ketika kegiatan BPS tidak dilandasi dalam kerangka metodologis, maka kesimpangsiuran data semakin naik tahta ke level kesemrawutan data. Untuk itu, kegiatan pengumpulan data, olah data, analisis data, hingga displai hasil harus dijaga ketat akan keabsahan dan validitasnya. Petugas BPS harus dibekali dengan metodologi yang mapan. Terlebih partisipasi masyarakat yang belum terbangun trust-nya. 

Melihat kendala tersebut, apapun metode yang digunakan, BPS dapat meluncurkan program Gerakan Partisipasi Data, yaitu kegiatan melibatkan masyarakat secara tulus untuk mau mengumpulkan data. Pada tataran inilah BPS diuji nyalinya untuk selalu memihak kepentingan bangsa saat menyajikan data, bukan memihak kepentingan politik semata. Data BPS ke depan tentu saja lebih diharapkan menjadi data advokatif masyarakat, bukan sajian data provokatif yang melegitimasi keberhasilan dan keterpurukan penguasa. Dengan semangat advokasi itulah, trush masyarakat akan terbangun dengan sendirinya. Pada saat itulah masyarakat akan terlibat aktif dan tulus dalam mengumpulkan data. 

Gerakan Literasi Data

Hal penting lainnya terhadap data BPS adalah seberapa daya serap masyarakat dalam membaca data. Apagunanya data tersaji, jika pesan dalam data tersebut tidak menggerakkan semangat menuju masyarakat yang adil dan makmur? Membaca data BPS adalah menbaca dirinya, membaca bangsanya, dan membaca masa depannya.

Memang perlu studi awal tentang daya serap dari pesan data yang dipublikasikan BPS. Misal saja data tentang pariwisata. Untuk menguji daya serap dari data tersebut dapat diajukan pentanyaan seberapa besar gagasan kreatif yang muncul dari kalangan masyarakat desa dalam menggunakan dana desa untuk mengembangkan program bumdesa nya setelah diluncurkan data pariwisata? Begitu halnya dengan data potensi desa. Seberapa besar gagasan kreatif dari lembaga pendidikan dalam menyusun dan meluncurkan kurikulum pendidikan hingga mencetak lulusan yang siap mengabdi di desa-desa? Jawabnya adalah sudah mampukah masyarakat dalam membaca data? Jika jawabnya adalah belum, maka BPS perlu meluncurkan program Gerakan Literasi Data.

Gerakan Literasi Data merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam memahami apa pesan yang ada di dalam data, yang dalam hal ini adalah data-data yang dipublikasikan BPS baik dalam bentuk lembaran berita resmi hingga infografis. Gerakan literasi data dapat difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam membaca data sosial dan kependudukan, data ekonomi dan perdagangan, hingga data pertanian dan pertambangan.

Program Gerakan Literasi Data dapat dilakukan dengan cara BPS bekerjasama dengan Sekolah dan Desa yang sama-sama memiliki program literasi. Sekolah yang memiliki Gerakan Literasi Sekolah, dan Desa yang memiliki program Perpustakaan Desa, dapat digandeng secara profesional di bidangnya masing-masing tanpa ada yang merasa terbebani satu sama yang lain. Kedua instrumen ini dapat menjadi alternatif pilihan karena sekolah dan desa keberadaannya mampu menjangkau semuanya.

Secara teknis, gerakan literasi data dapat dilakukan dengan cara menggunakan data BPS untuk dijadikan bahan literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan bahan literasi budaya dan kewargaan. Gerakan literasi data juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan data BPS untuk dijadikan bahan literasi di perpustakaan desa dalam mewujudkan desa literasi.

Dalam menyoal website BPS yang diakses para pengguna, data BPS adalah bagian kecil dari big data di internet. Walaupun demikian data BPS dapat dijadikan sumber belajar bersama, dan tentu saja perlu data pembanding dalam rangka membangun khasanah sumber belajar bangsa.

Penulis: Suhadi (Guru Sosiologi SMA N 1 Pamotan, Rembang, Jawa Tengah) 

Share this post